Langsung ke konten utama

INDEPENDENSI HMI TANGGUNG JAWAB DIRI SEBAGAI KADER HMI

 


INDEPENDENSI HMI TANGGUNG JAWAB DIRI SEBAGAI KADER HMI


Nama : Rizky

(Depertemen KPP HMI Komisariat Muhammad Darwis, HMI Cabang Mataram) 


Himpunan Mahasiswa Islam yang selanjutnya disingkat (HMI) merupakan organisasi mahasiswa yang didirikan oleh salah satu mahasiswa Sekolah Tinggi Islam (STI) Yogyakarta yang bernama Lafran Pane dan 15 rekan seperjuangannya. HMI sendiri didirikan di Yogyakarta pada tanggal 14 Rabiul Awal 1366 H atau bertepatan dengan tanggal 5 Februari 1947 M. Sampai hari ini HMI dianggap sebagai organisasi nasional yang tertua hingga saat ini di Indonesia.


HMI merupakan suatu organisasi yang bernafaskan Islam dan bersifat independen atau bebas dan merdeka tidak tergantung dan memihak dengan kelompok atau golongan tertentu.  Semenjak HMI didirikan, dan hingga saat ini organisasi ini terus berkembang dan tetap berkiprah di hampir semua universitas (negri dan swasta) seluruh indonesia. Tegasnya,  dimana suatu universitas berdiri,  disitu pula para kader HMI tumbuh dan berkembang. 


Independeni HMI adalah suatu sifat yang tidak berpihak pada suatu kelompok tertentu. Kecuali hanya kepada kebenaran. Independen juga merupakan bukti dari kemerdekaan berpikir, bersikap dan bertingkah laku. Sifat independensi HMI Termaktub dalam BAB III pasal 5 AD, HMI bersifat independen. Independen terbagi menjadi dua yaitu: Independeni etis dan Independensi Organisatoris, secara tidak langsung independen HMI mengajarkan kepada para kadernya untuk selalu menjaga kesucian yang ada di tubuh HMI. Dalam perjuangannya, HMI baik secara individu maupun secara organisasi tidak memiliki keberpihakan dengan suatu golongan. Ini menandakan bahwa keberadaan HMI mampu berdiri dengan sendirinya. Bukti lain sikap konsistensi dari independensi tersebut dalam kesejarahannya yakni sejak berdirinya hingga sekarang tidak pernah mendukung partai politik dalam kontestasi apa pun. Dalam melaksanakan dinamika organisasi, HMI secara organisatoris tidak pernah "committed" dengan kepentingan pihak mana pun atau pun kelompok dan golongan, melainkan tunduk dan terikat kepada kepentingan kebenaran, objektivitas, kejujuran, dan keadilan yang didasari Al-Qur'an dan Hadizt. 


Agar senantiasa HMI dapat menjalankan prinsip-prinsip independensi organisatorisnya, menurut saya HMI perlu melakukan suatu usaha pengbangan "kepemimpinan kuantitatif" yang berjiwa independen guna tercapainya pertumbuhan dan kebijaksanaan organisasi yang selaras dengan hakikat independensi HMI sendiri. Selain itu, kader HMI harus mampu menciptakan kondisi yang baik bagi pertumbuhan dan perkembangan kualitas-kualitas kadernya. Tidak diperkenankan anggota HMI melakukan kegiatan-kegiatan dengan membawa organisasi atas kehendak pihak luar mana pun juga. Mereka tidak dibenarkan mengadakan komitmen-komitmen dalam bentuk apa pun.


"Sebagai kader HMI perlu selalu berjiwa ikhlas dalam menjalankan roda organisasi tanpa harus melibatkan perasaan dan prasangka".


Dewasa ini,  dalam beorganisasi aktivitas kader saat ini sungguh sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan karena pengaruh lingkungan yang buruk, godaan-godaan yang bersifat dunia (prakmatisme). Tentu saja hal tersebut mengakibatkan kerugian bagi kader tersebut dan himpunan yang berorientasi kaderisasi. Akibat selanjutnya adalah sesuatu yang mulai sifat Independensi HMI bagi setiap kader dalam aktivitasnya dan ini sudah keluar dari rull organisasi yang harus di retas oleh kader HMI itu sendiri. Meskipun ini sangat sulit Dilakukan. Tapi menjadi kader HMI Harus selalu merawat tradisi-tradisi leluhur Seperti Menulis, Membaca, berdiskusi dan yang lebih penting? Membaca Konstitusi HMI Yang Tertuang dalam AD AD ART HMI agar kader dapat menjaga juga merawat HMI Sesuai dengan Roll agar dapat berpihak pada kebenaran, tidak mudah terbujuk oleh rayuan-rayuan nafsu, popularitas, jabatan dan materi yang menghancurkan diri kader dan HMI.


Peran fital kader HMI dalam merawat dan menjaga Indenpendesi 


Dalam setiap organisasi khususnya HMI kader memiliki peran sentral, dimana kader sebagai agen dalam rangka menerapkan cita perjuangan HMI yang sesuai dengan Tujuan HMI yaitu terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi, yang bernafaskan islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT sehingga dibutuhkan kader yang berwawasan keislaman, keindonesiaan, dan kemahasiswaan dengan lima kualitas insan cita dan bersifat independen dalam rangka mengemban amanah organisasi.


Para kader HMI harus mampu mengidentifikasi dan merumuskan berbagai jawaban atas tantangan-tantangan yang ada; berorientasi jangka panjang, senantiasa meningkatkan kualitas SDM (dengan penguasaan atas iptek dan memiliki kualitas imtaq), sehingga peran para kader HMI betul-betul mampu dirasakan oleh segenap elemen bangsa yang lain. Para kader HMI harus tetap menjadi “manusia pembelajar”  rendah hati dan sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu dan menguasai teknologi, senantiasa cerdas dan mampu berbuat sekecil apapun bagi masa depan umat dan bangsa Indonesia secara lebih baik.


Dan juga HMI Milikin Nilai-Nilai yang sangat fundamental didalamnya, tanpa ada tujuan terselubung dari organisasi yang ingin menanamkan kepentingan di dalamnya, kader HMI harus menjaga kesuciannya. Dan jika kader HMI keluar dari Ajaran HMI Perlu di pertanyakan KeHMIanya.


HMI dan alumni yang berafiliasi dengan partai politik dan pemerintahan dianggap wajar selama tidak mengganggu nilai-nilai idealisme dan independensi himpunan, tapi jika relasi itu berlangsung dalam kadar yang tidak wajar, maka akan sangat berbahaya bagi eksistensi himpunan saat ini dan di kemudian hari. Sebagai kader yang akan meninggalkan jejak (trace) sejarah di masa yang akan datang, alangkah menyedihkan terasa jika sampai kita dicap sebagai pengkhianat independensi, apalagi dilabeli penjajah himpunan, di pagi buta kita berteriak dan berkampanye di ajang politik praktis, sore hari menjelang senja, kita merumuskan narasi pembenaran untuk kemudian melempar klarifikasi dengan memasang senyum wajah seolah tanpa dosa.

Independensi dan HMI merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan, ia menyatu dalam satu kesatuan yang utuh, tak terpisah maupun terbagi. Namun demikian, hal itu tidak mencabut posisi HMI dalam relasi sosial dan politik, HMI tidak anti sosial tidak juga anti politik. Bagi HMI, kekuasaan atau politik bukanlah wilayah yang haram. Politik justru mulia, jika dijalankan di atas etika dan bertujuan untuk menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Lantaran itu, HMI akan mendukung kekuasaan pemerintah yang sungguh-sungguh dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Sebaliknya, HMI akan tampil ke depan menentang kekuasaan yang korup dan menyeleweng.

Namun demikian, kita selalu dihadapkan pada dua pilihan dilematis; idealis mempertahankan independensi, atau pragmatis dengan taruhan independensi yang tergadai. Itulah tantangan terberat kita dalam menghadapi realitas perjuangan. Sebagai kader himpunan yang baik dan benar, tentunya dalam keadaan apapun, idealisme dan independensi HMI harus tetap kita pertahankan sampai titik darah penghabisan. Tidak ada pembenaran apapun bagi siapa saja yang berani menggadaikan nilai independensi himpunan.

HMI akan mampu membumikan kembali nilai-nilai intelektual sepanjang HMI senantiasa menjadikan setiap perkaderannya menjadi tempat tumbuh suburnya budaya mendengar, dengan pengembangan budaya dialog, berdiskusi dan berdebat baik secara formal maupun informal. Mengembangkan budaya membaca baik dalam makna yang tekstual maupun konstektual dalam membaca perkembangan zaman yang makin pesat dan maju, sehingga kader-kader HMI memiliki wawasan intelektual yang luas dan memiliki analisis yang memberi solusi bagi kepentingan sebuah kemajuan. Dan mengembangkan budaya menulis untuk menyusun ide dan gagasan secara konseptual yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan Umat (rakyat) bangsa Indonesia.

Pertanyaan yang paling krusial yang mesti kita kemukakan adalah, dapatkah HMI terus menerus menjaga Independensi nya untuk mewujudkan harapan dan cita-cita suci itu sebagai suatu kekuatan moral politik di tanah air?

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pemuda Desa Woro Kab. Bima angkat bicara, Ada Apa Dengan Pemerintah Desa?

  Ditulis oleh: Muksin (Pemuda Desa Woro) Pemerintah merupakan konseptor sekaligus eksekutor yang harus merencanakan dan melaksanakan tugas dlm bentuk program kerja yang sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya agar mampu mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang tertib, aman dan damai. Secara khusus pemerintah desa memiliki tugas dan kewajiban untuk Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya, melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya. Ada beberapa tujuan yang minim di terapkan oleh pemerintah desa, mulai dari aspek pembinaan ketentraman dan upaya perlindungan terhadap masyarakat, objektif bahwasanya tidak ada upaya yang di lakukan oleh pihak desa untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan yang akan menimpah masyarakat pengendara sepeda, motor, mobil dan lai...