Komisariat Muhammad Darwis

  Penulis: Owen Candra Negara Indonesia adalah negara hukum sesuai dengan undang-undang dasar pasal 1 ayat 3 bahwasanya Indonesia adalah negara hukum,tapi kemudian sekarang kita lihat bersama dengan berbagai rentetan kejadian yang begitu memilukan di rezim jokowi-maruf dengan berbagai kebijakan yang kontroversi menaikan bahan bakar minyak,tarif dasar listrik,mafia migas dimana-mana.dimana di dalam undang-undang dasar pasal 33 ayat (3) bahwa"bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah pada hari sabtu(3/9/2022) yang berlaku pada pukul 14.30 WIB,jenis BBM yang mengalami kenaikan harga yakni ,pertalite dari harga 7,650 per liter menjadi 10rb per liter.dan kemudian solar dll.hal tersebut membuat gelombang masa aksi di berbagai elemen baik dari mahasiswa,buruh,tani hingga masyarat biasa turun ke jalan sebagai aksi protes terhadap bagaimana kebijakan yang d...

  Penulis : Raja Jalal  77 Tahun Indonesia merdeka hanyalah formalitas belaka, banyaknya kontroversi yang terjadi dari rezim orde lama hinga rezim jokowi-ma'ruf.  Di rezim Jokowi selama menjabat banyak dinamika-dinamika yang terjadi, pada 3/9/2022 kemarin Jokowi resmikan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak(BBM) yang begitu drastis. Hal ini menimbulkan gelombang protes di kalangan mahasiswa dan masyarakat di seluruh Indonesia. Masyarakat Indonesia yang belum pulih ekonominya dari wabah covid yang melanda selama 2 tahun kini harus berhadapan dengan kenaikan harga BBM dan Migas. Jokowi mengungkapkan, anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat 3 kali lipat dari Rp 152,5 triliun menjadi 502,4 triliun. Angka ini diprediksi masih akan terus mengalami kenaikan.Selain itu, kata dia, 70 persen subsidi BBM justru dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu yang memiliki mobil pribadi. Tiga jenis BBM yang harganya naik itu meliputi pertalite, solar subsidi, dan pertama...